Stories

MH PN Semarang Kabulkan Permohonan Pra Peradilan Suryadi Yang Disangkakan Polsek Gunungpati, Polrestabes Semarang

Jawa Tengah, Indonesia Investigative Reporting, Breaking News August 30 @ 1:44pm

Atas dasar putusan pra peradilan Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Suryadi (63) melalui pengacaranya, Yohanes Sugiwiryarno melakukan gugatan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Dan gugatan perdata yang telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang dengan nomer perkara 395/pdt G/2021/PN SMG bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum tertuju pada pelapor kasus Suryadi, dan pihak penghubung jual beli tanah, Sukandar. Serta tergugat lainnya, yakni jajaran kepolisian dan kejaksaan yang telah meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan, dengan menyakakan Suryadi. Serta melakukan penahanan, sehingga merampas kemerdekaannya.

"Dari hal itu, kami menduga adanya rekayasa perkara yang memaksakan kasus perdata menjadi pidana pada kasus jual beli tanah milik Suryadi di Gunungpati," ucap Yohanes di PN Semarang, Senin (30/08/21).

Sementara itu, dalam sidang permohonan pra peradilan pada titiknya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (MH PN) Semarang mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon sebagian, menyatakan penahanan atas Suryadi tidak sah. Adapun proses hukum yang dilaksanakan merupakan proses perdata; jual beli. Dan memerintahkan pada penegak hukum membebasksn pemohon dari rumah tahanan Polsek Gunungpati kota Semarang.

"Kepada termohon untuk mengembalikan hak-hak pemohon, harkat dan martabatnya," kata Majelis Hakim, Darwoko dalam sidang terbuka untuk umum di PN Semarang, Senin 30 Agustus 2021.

Dari sidang tersebut, terungkap saksi dari Prof.Dr Edi Listyiono, SH menyatakan, bahwa hubungan Suryadi (tersangka) dan Sukandar (pelapor) merupakan hubungan perdata. Dan ini merupakan bagian 'Down Payment' (DP), yang merupakan sebuah proses awal dalam transaksi, untuk mengikat proses jual-beli. Namun semestinya harus tertuang kapan dilunasi. Dan juga untuk memberi kepastian kapan pembayaran penuh dilaksanakan.

"Jika tertuang dalam perjanjian tertulis, dan penjual membatalkan harus mengembalikan uang sebesar 3 sampsi 10 kali lipat. Maka dianggap tidak ada kepastian, karena pengembalian 3 sampai 10 kali lipat bukan sebuah kepastian hukum. Maka dari hal tersebut seyogyanya dikembalikan pada kaidah perdata harus jelas," ungkapnya.

Selain itu, dirinya menambahkan, proses penyidikan harus dilaksanakan secara adil dan tidak berat sebelah.

"Disamping itu, penyidik harus melakukan secara fair, jujur, adil dan profesional," ucap tambahannya.

Sementara itu dari pihak pengacara tergugat (Polsek Gunungpati, red), Kompol Hartono menyatakan, menghormati dan melaksanakan putusan MH PN Semarang.
"Kami menghormati dan akan melaksanakan atas putusan majelis hakim," ucapnya usai persidangan pra peradilan.

Adapun dari pengacara Suryadi, yakni Yohanes Sugiwiyarno menyatakan, menyambut baik putusan majelis hakim. Dari hal ini, semoga menjadi pelajaran berharga bagi pihak kepolisian untuk melaksanakan proses penyelidikan secara profesional.

"Terlebih Kapolri telah memerintahkan pada seluruh jajarannya untuk berhati-hati dalam melaksanakan penyidikan. Terlebih proses jual-beli tanah. Dan bahkan Kapolri menghimbau untuk melakukan Restorasi Justice," katanya.
(Doc.arsip by MTM/PS/Tim Work Line Media)
Need Help?
Johnson

Johnson Tamlyn

Production Manager

Johnson is available 9:00-17:00 GMT Mon‑Fri, or by email 24/7